P P J K

Perusahaan tempat saya kerja sekarang bergerak di bidang Jasa dan Transportasi. Lebih dikenal sih dengan sebutan PPJK. Nah lo, apa itu PPJK?
Berhubung saat ini saya baru 1 minggu kerja di kantor yang baru...jadi masih banyak istilah-istilah yang belum pernah saya dengar sebelumnya, sebenernya sih mau tanya2 ke temen, tapi temen-temen pada sibuk masing-masing, akhirnya saya inisiatif untuk tanya mbah google aja deh. Berikut resume yang saya dapat..

* PPJK merupakan singkatan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.

* Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

* GAMBARAN UMUM TENTANG PPJK

Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean tidak dilakukan sendiri, importir, atau eksportir dapat memberikan kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK harus memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok PPJK. Nomor Pokok PPJK tersebut dikeluarkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk dapat Nomor Pokok PPJK, PPJK harus melakukan registrasi melalui media elektronik kepada DJBC. ( www.beacukai.go.id ).

PPJK yang akan melakukan registrasi harus memenuhi persyaratan :

1. Kejelasan dan Kebenaran alamat PPJK
2. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggungjawab PPJK
3. Mempunyai ahli kepabeanan
4. Kepastian penyelenggaraan pembukuan

Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data registrasi secara lengkap dan benar.

Untuk dapat memulai kegiatan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada Kepala KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
Bentuk Jaminan dapat berupa :

1. Jaminan Tunai
2. Jaminan Bank dan atau
3. Jaminan dari perusahaan asuransi

* FILOSOFI PPJK

Pada dasarnya pengangkut, importir atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan Kewajiban Pabean mereka. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana Kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri Kewajiban Pabean, diberi kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian Kewajiban Pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Jadi, intinya sih PPJK itu tugasnya untuk memudahkan eksportir, importir atau pengangkut dalam proses pengurusan dokumen kepabeanan.
Kira2 apa aja sih dokumen yang diperlukan untuk mengurus kepabeanan ??? berikut ini jawabannya :

• Bill of Lading (B/L) : sebuah kontrak transportasi antara pengirim dengan pemilik barang. Dibuat oleh pengirim barang, bisa berupa negotiable atau non-negotiable. Kalo negotiable itu berarti barang bisa diperdagangkan selama perjalanan. Nah, kalo non-negotiable mah kebalikannya.
• Commercial Invoice : faktur penagihan yang berisi detail barang dan harga keseluruhan. Sebenernya ada perbedaan antara Commercial Invoice dengan Proforma Invoice. Kalo Proforma Invoice itu disiapkan eksportir sebagai respon dari sales order / pemesanan dan tidak mengharuskan calon pembeli untuk membeli barang tsb. Sedangkan, Commercial Invoice dikirim eksportir disertai spesifikasi persetujuan antara kedua pihak dan ditandatangi, kemudian dikembalikan ke eksportir. Commercial Invoice bisa berupa salinan dari Proforma Invoice jika ga ada perubahan pada saat negoisiasi.
• Certificate of Origin (C/O): sebuah sertifikat yang dibuat oleh badan dari negara asal pengiriman yang memperlihatkan data dimana barang dibuat atau dihasilkan, maksud ekspor komoditas tsb dan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi, dokumen ini penting untuk dasar perhitungan biaya.
• Packing List : berisi informasi dari berat kotor dan bersih muatan barang, nomor invoice dan nama importir. Packing List harus memperlihatkan detail barang, spesifikasi secara lengkap dan jelassss!hihihi
• Health Certificate : Sertifikat ini memperlihatkan informasi analisa suatu barang, yang menjelaskan bahwa barang tsb aman untuk digunakan manusia ato binatang.

okay deh...sementara ini aja resume yang saya dapat. Klo nanti ada tambahan atau perubahan akan saya update, tentu aja kalau ga terhalang 'penyakit' malas saya. ^______^peace